PMI Propinsi DKI Jakarta
     

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat rawan bencana. Lempengan tektonik yang membentang di kepulauan Indonesia sering mangalami kegiatan seismik yang menyebabkan Indonesia sebagai daerah yang sangat rentan terhadap gempa bumi, banjir, tanah longsor dan tsunami serta berbagai jenis bencana lainnya. Berdasarkan data Departemen Sosial, Indonesia mengalami kejadian bencana alam rata-rata 2,75 kali per hari.

Secara statistik, rata-rata orang yang terpengaruh bencana di Indonesia cenderung meningkat selama lebih dari 20 tahun. Dari 212.000 orang pada periode 1981 s/d 1990 menjadi 709.000 orang periode 1991  2000.

DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara bukanlah sebuah Provinsi yang bebas bencana, namun adalah sebuah provinsi yang sangat rawan terhadap bencana. Selain banjir dan kebakaran serta konflik sosial yang sering melanda DKI Jakarta, sekarang ini DKI Jakarta juga mendapat ancaman dari bencana gempa bumi, stunami maupun gunung berapi. Hal ini karena adanya ancaman lempengan di bawah bumi yang setiap saat dapat bergerak dan dapat mengakibatkan gempa serta tsunami. Serta gunung berapi yang berada di Jawa Barat setiap saat dapat memuntahkan lahar dengan dahsyat dan dapat mengancam kehidupan di Jakarta.

Khususnya sekarang yang paling menjadi perhatian adalah akibat dari pemanasan global. Jakarta merupakan salah datu kota yang dipinggir pantai yang akan menjadi korban utama dari dampak pemanasan global. Banjir, air pasang, abrasi pantai, kebakaran, naiknya suhu serta mewabahnya penyakit akan menjadi ancaman yang serius di masa datang.

Oleh karena itu, terjadinya peristiwa bencana, konflik dan wabah penyakit tersebut, sangat menuntut adanya perhatian Palang Merah Indonesia untuk mengambil tindakan nyata tentang perlunya upaya-upaya kesiapsiagaan penanganan bencana/upaya penurunan resiko, pelayanan kesehatan dan sosial serta pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan masyarakat luas, khususnya kelompok masyarakat rentan.

Palang Merah Indonesia yang mempunyai tugas untuk membantu pemerintah dalam Penanganan Bencana, perlu di siapkan perencanaan dalam penanganan bencana khususnya kesiapsiagaan bencana.

Berdasarkan Keppres No. 25 tahun 1950 dan Keppres 246/1963 tentang PMI yang bekerja melaksanakan tugas atas nama pemerintah dan bertanggung jawab kepada pemerintah dengan tetap berprinsip kepada kemandirian PMI, dan dalam hal bencana PMI mempunyai tugas antara lain :

1. Sebelum Bencana (Pre Disaster)

2. Saat bencana (Disaster) :
    a. Membuka posko dan penggalangan bantuan.
    b. Memberikan bantuan dan pertolongan kepada para korban (mulai dari tindakan
        pertolongan pertama, evakuasi, pelayanan kesehatan, penampungan sementara,
        pembukaan dapur umum).

3. Pasca Bencana.